
Banda Aceh – Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mengadakan diskusi penting mengenai upaya memperkuat resolusi konflik melalui jalur akademik. Pertemuan ini menyoroti pentingnya menghadirkan kurikulum khusus yang dapat menjadi rujukan dalam memahami akar konflik, resolusi, serta menjaga perdamaian yang telah dibangun di Aceh.
Ketua BRA, Jamaludin, dalam penyampaiannya menekankan bahwa Aceh perlu menjadi laboratorium dunia untuk kajian resolusi konflik. Menurutnya, pengalaman panjang Aceh dalam menghadapi konflik bersenjata hingga terwujudnya perdamaian harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sumber pembelajaran. Ia juga mengusulkan agar Pascasarjana USK membuka ruang afirmasi khusus bagi eks kombatan dan korban konflik untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, Jamaludin menyampaikan bahwa keberlanjutan perdamaian tidak hanya membutuhkan pendekatan politik, tetapi juga dukungan akademik. Dengan demikian, hasil riset, jurnal, dan tesis dari mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi berharga dalam menjaga perdamaian Aceh. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam memilih referensi penelitian, terutama yang menyangkut sejarah konflik dan ideologi, agar hasil penelitian tidak menyesatkan.
Wakil Direktur Pascasarjana USK juga menegaskan komitmen kampus dalam mendukung upaya ini. Ia menilai kehadiran kurikulum resolusi konflik akan memberikan kontribusi besar, bukan hanya bagi Aceh, tetapi juga secara nasional dan internasional. Bahkan, ada gagasan untuk membangun Memorial Perdamaian Aceh atau museum perdamaian yang dapat menjadi pusat edukasi sekaligus simbol komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pihak juga mengusulkan agar lahir regulasi afirmasi pendidikan bagi eks kombatan dan keluarganya, serta memasukkan nilai-nilai perdamaian ke dalam kurikulum sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat internalisasi nilai damai bagi generasi muda Aceh.
BRA sendiri menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan dalam proses reintegrasi, tetapi juga diharapkan berkembang menjadi Badan Resolusi Konflik Aceh. Dengan begitu, Aceh bisa mencontoh negara-negara lain yang berhasil menjadikan pengalaman konflik sebagai pijakan untuk melahirkan pusat studi resolusi konflik di tingkat universitas.
Pertemuan ini diakhiri dengan semangat bersama untuk memperkuat sinergi antara Pascasarjana USK dan BRA. Keduanya berkomitmen melahirkan langkah konkret dalam menghadirkan pendidikan resolusi konflik, dokumentasi sejarah, serta penelitian akademik yang mendukung perdamaian berkelanjutan di Aceh.

