Banda Aceh — Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (SPs USK) menyelenggarakan kegiatan Kuliah Tamu bertajuk “Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Daerah” pada Kamis, 20 Agustus 2026. Acara ini menghadirkan Wakil Gubernur Aceh yang diwakilkan oleh Kepala BPSDM Aceh, Marthunis, S.T., DEA., sebagai pemateri utama guna membahas strategi penyelarasan pembangunan Provinsi Aceh dalam kerangka RPJMA 2025–2029.
Kegiatan diawali dengan sambutan dan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik USK, Prof. Dr. Heru Fahlevi, S.E., M.Sc., Ak., CA, yang menyampaikan pentingnya peran pendidikan pascasarjana dalam menghasilkan lulusan dan riset unggulan yang relevan dengan tantangan pembangunan Aceh. Acara dimoderatori oleh Direktur SPs USK, Prof. Dr. drh. Muslim Akmal, M.P., yang menegaskan komitmen USK untuk terus memperkuat sinergi strategis antara akademisi dan pemerintah daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.
Dalam pemaparannya, Marthunis menekankan pentingnya menguji ulang asumsi klasik bahwa peningkatan kuantitas perguruan tinggi atau sarjana akan secara otomatis memacu pertumbuhan daerah. Pembangunan di era otonomi khusus menuntut fondasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) agar investasi besar di sektor pendidikan tinggi tidak menjadi “menara gading”. Potensi modal intelektual Aceh saat ini sangat melimpah, mencakup 11 PTN, 79 PTS, serta 6.968 dosen aktif yang di antaranya terdiri dari 110 Profesor, 1.200 Doktor, dan 2.100 Magister. Ekosistem ini memiliki tiga kanal transmisi utama penggerak pembangunan, yaitu pengembangan modal manusia (human capital), penguatan riset dan inovasi (innovation), serta penciptaan dampak sirkulasi ekonomi lokal (demand).
Meski demikian, terdapat tantangan nyata berupa “Paradoks Inovasi Regional”, di mana peningkatan pasokan lulusan yang melampaui daya serap industri lokal berisiko memicu pengangguran intelektual. Hal ini tecermin dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Aceh pada pilar Ekosistem Inovasi yang masih rendah, yaitu 3,06 pada tahun 2023 dan turun menjadi 3,01 pada tahun 2024. Masalah mendasar ini disebabkan oleh lemahnya kolaborasi Triple Helix (Akademisi, Industri, Pemerintah), keterbatasan dana riset, serta terhambatnya komersialisasi produk akademik ke pasar industri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pergeseran dari sekadar ekspansi kuantitas menuju penyelarasan presisi antara pasokan akademis dan kebutuhan strategis daerah.
Guna menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan tiga agenda strategis utama. Pertama, peningkatan pemanfaatan kajian ilmiah dalam perencanaan kebijakan publik yang ditargetkan mencapai 65% pada 2026 hingga 85% pada 2030 melalui wadah Laboratorium Inovasi Kebijakan Aceh (LINKA), dengan fokus hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, nilam, dan industri halal. Kedua, rekonseptualisasi beasiswa dan tugas belajar ASN yang berbasis Human Capital Development Plan (HCDP) yang menyasar sektor prioritas seperti hilirisasi energi Blok South Andaman , ketahanan pangan, ekonomi hijau/biru, dan digitalisasi demi meningkatkan Indeks Profesionalisme ASN menjadi 87 pada 2030. Ketiga, pengarusutamaan pendidikan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) untuk meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) Aceh menjadi 0,603 pada 2030. Langkah-langkah ini didukung komitmen alokasi 1,5%–2,0% dari APBA untuk riset terapan kampus dan kemitraan strategis perumusan Qanun.
Kegiatan kuliah tamu ini secara langsung mendukung pencapaian beberapa poin Sustainable Development Goals (SDGs). Penyesuaian kurikulum berbasis STEAM dan peningkatan kapasitas modal manusia sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas). Fokus pada penciptaan lapangan kerja formal berkualitas serta pencegahan pengangguran terpelajar mendukung SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Dorongan terhadap hilirisasi agroindustri, riset terapan, dan perbaikan Indeks Daya Saing Daerah selaras dengan SDGs 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Selain itu, program beasiswa inklusif yang menjangkau kelompok rentan mendukung SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan), sementara alokasi anggaran APBA dan kolaborasi Triple Helix memperkuat SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).
SDGs4 #SDGs8 #SDG9 #SDG10 #SDG17